JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Pemerintah tengah mengambil beberapa upaya untuk menangani arus balik Lebaran dari pulau Sumatera ke Jawa.
Salah satu langkah yang telah diambil, termasuk menyiapkan rencana cadangan untuk mengantisipasi dan mengurai kepadatan di pelabuhan tersebut pada puncak arus balik.
Hal ini dirumuskan pada Rapat Koordinasi Penanganan Arus Balik Lebaran 2024 di Mapolda Lampung pada Jumat, 12 April 2024.
BACA JUGA: Jasa Marga: Kendaraan yang Kembali ke Jabotabek hingga H+2 Lebaran Baru 25 Persen
Dalam kegiatan ini dihadiri pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Budi Karya Sumadi telah menugaskan PT Aangkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) agar membuat rencana cadangan dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi, sehingga pergerakan menjadi mulus dan tidak terjadi antrean.
Ia juga telah menginstruksikan agar Surat Perintah Berlayar (SPB) kapal dapat dipercepat untuk dikeluarkan saat dibutuhkan demi kelancaran arus balik.
"Intinya, keterpaduan dari regulator, operator dan aparat. Saya pikir komandonya di tangan Kapolda dan Gubernur Lampung, jika ada operator dan regulator yang tidak cekatan bisa ditegur agar pola operasinya lebih baik. Kita berharap mudik ceria, aman dan selamat ini bisa terwujud," kata Budi Karya.
Ia juga menjelaskan bahwa akan memaksimalkan Pelabuhan Panjang yang berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan.
BACA JUGA:H+3 Lebaran 2024, Pengunjung Ragunan Tembus 112 Ribu Orang
Terdapat tiga kapal yang dioperasikan dari pelabuhan tersebut dengan keberangkatan pukul 12.00, 14.00 dan 16.00 WIB.
"Bagi masyarakat yang tinggal di Bandar Lampung, tentunya lebih efisien dari pelabuhan ini sehingga tidak perlu ke Bakauheni," jelas Menhub.
Dalam kesempatan yang sama, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan rapat ini dikhususkan untuk membahas penanganan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni dan Panjang menuju Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBJ.
"Ada beberapa hal yang sudah kita sepakati, tinggal bagaimana nanti kita harus bisa menegakkan dan mengawal implementasinya di lapangan," ujar Menko Muhadjir.
Sejumlah penanganan yang telah disepakati, akan ada penetapan tiga kategori delaying system, yakni kategori hijau, kuning, dan merah.