Kedua, ia mengatakan bahwa sistem non-tunai akan memastikan kesejahteraan jukir. Pasalnya, setiap pembayaran yang dilakukan secara non-tunai akan langsung masuk ke rekening jukir, Kepala Pelataran (Katar), dan pemerintah.
"Kalau nantinya, (berdasarkan evaluasi) enggak sampai pendapatan itu, maka kita akan tahu sebenarnya berapa riil pendapatan dari sektor parkir tersebut. Masyarakat pun mendukung itu," katanya.
Persentase bagi hasilnya, jukir mendapatkan 35 persen, Karang Taruna mendapatkan 5 persennya, sedangkan Pemkot mendapat 60 persen.
Apabila dengan non-tunai lanjut Eri, transaksi akan berlangsung secara transparan.
Apabila pendapatan jukir memang masih di bawah standar pendapatan di Surabaya, Pemkot akan memberikan intervensi lainnya kepada para jukir.
"Dengan kejujuran, kita bisa tahu pendapatan asli. Kalau enggak sampai Rp 3 juta (tiap jukir), berarti apa (butuh) sentuhan (intervensi pemerintah) lainnya? Kalau sekarang kan kita sama-sama enggak tahu, (jukir) dapat berapa," kata dia.
Eri mengaku bahwa masyarakat menyambut baik terobosan ini, meskipun ada pihak-pihak yang masih menolak.
Ia lantas mengajak warga Surabaya untuk berlatih dengan kejujuran dan tidak membayar secara tunai.
"Penduduk Surabaya ini 3 juta (jiwa). Terus kalau 100 orang enggak setuju, kita nurut yang 100? Ayolah. Dengan non-tunai kita bisa berlatih dengan kejujuran," ujar dia.
"Ayo jujur. Masak kita harus awasi terus? Saya mengajak warga untuk sama-sama memberikan pendidikan dengan kejujuran," kata dia.
Selain itu, Eri menjamin keamanan para jukir dan lepas dari intervensi pihak-pihak tertentu.
"Kita akan melindungi jukir sebab mereka juga bagian dari keluarga besar warga Surabaya. Saya yakin warga Surabaya bisa berdampingan, golek mangan bareng, enggak onok jagoan, iso ditoto bareng. Ayo golek mangan, iso ngerasakne kelebihan Kota Surabaya," ujar dia.