Beliau pun percaya proses transaksi via sistem merchant apps bisa memperjelas untuk indikasi pembelian yang tidak wajar.
Tetapi, bagi proses pembatasan transaksi LPG 3 kg masih terus dikembangkan dan disempurnakan. Termasuk sedang mempersiapkan sistem yang dikhususkan memang bisa digunakan untuk proses audit.
Namun untuk saat ini, yang dipersiapkan adalah pendataan untuk mengetahui siapa saja yang berhak mengkonsumsi LPG 3 kg PSO" ujar Riva di Kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM.
"Mungkin secara waktu butuh 6 bulan sampai 1 tahun. Sistem yang akan terus disempurnakan. Karena di awal, kami hanya butuh database dari pemerintah, siapa-siapa saja yang bisa kita asumsikan sebagai sasaran dari LPG PSO" ungkapnya.
BACA JUGA:Berlaku Seluruh Indonesia, Harga LPG 5,5 dan 12 Kg per Oktober 2023
BACA JUGA:Polda Metro Jaya Ungkap Sindikat Penjual STNK dan Pelat Nomor Khusus Palsu
Kemudian, menurut data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), terdapat sekitar 189 juta nomor induk kependudukan (NIK) atau KTP dari segmen masyarakat rumah tangga yang tentunya berhak membeli LPG 3 kg.