JAKARTA,RADARPENA,CO.ID - Jelang pencoblosan Pilpres 2024 yang tinggal menghitung hari, berbagai Lembaga Survei telah merilis hasil perhitungan mereka.
Lembaga-lembaga Survei tersebut seakan-akan berlomba-lomba mengeluarkan hasil survei mereka sekaligus elektabilitas setiap paslon yang di survei.
Lembaga-lembaga tersebut mengklaim hasil survei mereka akurat, dengan metode dan sampel yang teruji keilmiahannya.
Hanya saja sekarang ini Publik dihimbau agar tidak mempercayai begitu saja, hasil-hasil survei dari masing-masing Lembaga, jika lembaga yang melakukan survei tersebut tidak menjelaskan sumber pendanaannya.
Selain itu hasil-hasil survei dari masing-masing lembaga tersebut satu sama lain sering berbeda hasilnya, sehingga dengan begitu tidak dapat dijadikan pegangan.
Para pakar-pakar Komunikasi yang umumnya adalah akademisi, merasa jengah dengan kondisi seperti tersebut diatas, sehingga masyarakat perlu mewanti-wanti hasil-hasil Lembaga-Lembaga Survei.
BACA JUGA:Jadwal dan Saluran Siaran Debat Ketiga Capres 2024, Jangan Sampai Terlewatkan!
BACA JUGA:Moeldoko Ajak Warga Papua Kondusif : Lepas Mendiang Lukas Enembe dengan Doa yang Baik
BACA JUGA:Teken Keppres, Jokowi Resmi Berhentikan Ketua KPK Firli Bahuri
Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan dan menanggapi dua hasil survei yang dirilis dari masing-masing Lembaga yakni CSIS dan Indikator Politik Indonesia.
''Hasil survei dari kedua Lembaga tersebut punya perbedaan yang mencolok, padahal surveinya dilakukan dalam waktu yang hampir bersamaan, ''kata Emrus kepada Awak Media.
Emrus Sihombing lantas mencontohkan, Hasil survei CSIS menyebutkan Prabowo-Gibran meraih elektabilitas suara 43,7 persen, Anies-Muhaimin 21,6 persen dan Ganjar-Mahfud 19,4 persen.
Sementara itu dari hasil Survei Indikator Politik Indonesia, Elektabilitas suara Prabowo-Gibran 46,7 persen, Ganjar-Mahfud 24,5 persen dan Anies-Muhaimin 21 persen.
Setelah itu, Emrus Sihombing mengatakan diirinya melihat, hasil Survei di Indonesia tidak boleh menjadi acuan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengambil keputusan.