JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat, yang saat itu dikuasai oleh Partai Republik, pada Rabu memutuskan untuk membuka penyelidikan resmi pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden.
Langkah ini dipicu oleh skandal kesepakatan internasional kontroversial yang melibatkan putranya, Hunter Biden.
Meskipun Partai Republik belum menyajikan bukti konkret terkait korupsi oleh Presiden Biden, DPR berusaha menggulingkannya.
Joe Biden mengecam upaya DPR, menyebutnya sebagai tindakan "tidak berdasar."
Namun, proses pemakzulan di DPR menciptakan platform baru bagi Partai Republik untuk menyerang Biden, terutama dalam kampanye pemilihan kembali pada 2024.
Meskipun peluang pemakzulan di Senat yang dikuasai oleh Partai Demokrat tampak kecil, DPR berpotensi memanfaatkan situasi ini untuk menciptakan narasi yang merugikan bagi Biden.
BACA JUGA:
- Israel Mulai Kehilangan Sekutu, 153 Negara Dukung Resolusi Gencatan Senjata di Gaza
- Rahasia Shejaiya, Wilayah Gaza Paling Kuat dan Sulit Ditaklukan Isreal
- 3 Media Asing Ini Soroti Emosi Capres : Wajah Memerah dan...
Penyelidikan pemakzulan juga dianggap sebagai strategi untuk mengalihkan perhatian dari persidangan pidana federal yang dihadapi oleh penantang politiknya, Donald Trump.
Dengan demikian, proses pemakzulan tidak hanya mencerminkan pertarungan politik antarpartai, tetapi juga menjadi alat untuk memanipulasi opini publik dalam pemandangan politik yang semakin kompleks di Amerika Serikat.
Pemungutan suara 221 berbanding 212 mencerminkan polarisasi politik yang tajam di Amerika Serikat.
Dalam proses ini, anggota Partai Republik dan Demokrat menunjukkan kesetiaan partai yang kuat, dengan sedikit ruang untuk divergensi.
Kontroversi muncul ketika kalangan konservatif menyalahkan Hunter Biden atas dugaan "perdagangan pengaruh" di Ukraina dan China, meskipun insiden tersebut terjadi sebelum Joe Biden menjadi presiden.
Gedung Putih bersikeras bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Hunter Biden, mempertahankan bahwa tuduhan tersebut bersifat politis.
BACA JUGA:
- Ekonom Yusuf Wibisono : Jangan Pindahkan Ibu Kota Negara,Bereskan Persoalan Jakarta
- Sanksi Berat Bagi PNS yang Menolak Dipindah ke IKN: Turun Jabatan hingga Diberhentikan!
Presiden Biden sendiri merespons dengan menuduh Partai Republik mengalihkan fokus dari isu-isu penting dan mencoba mendapatkan keuntungan politik.