"Draft Resolusi tersebut diusulkan ke DK PBB pada 8 Desember," ujarnya.
Sementara Inggris, satu dari 5 anggota tetap DK PBB memilih abstain.
Dalam penjelasan Inggris terkait abstain-nya, Perwakilan Inggris untuk PBB Barbara Woodward menyatakan, negaranya tidak bisa mendukung resolusi yang tidak mengutuk tindakan kejam Hamas terhadap warga sipil Israel.
Woodward menegaskan pentingnya menuju solusi dua negara yang memberikan kenegaraan bagi Palestina dan keamanan bagi Israel.
Sebelumnya, rancangan resolusi DK PBB itu diveto oleh AS pada Jumat 8 Desember 2023, meskipun didukung oleh 13 anggota DK lainnya.
Rancangan resolusi tersebut menyerukan semua pihak yang bertikai untuk mematuhi hukum internasional, khususnya perlindungan bagi warga sipil, menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera.
Selain itu, meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melaporkan kepada dewan tersebut mengenai pelaksanaan gencatan senjata.
Guterres menyampaikan keprihatinan serius atas kegagalan Dewan Keamanan untuk menyetujui resolusi yang bisa mengakhiri pembantaian di Gaza.
"Kondisi untuk pengiriman bantuan kemanusiaan yang efektif tidak lagi ada," tegas Guterres.
Uni Emirat Arab (UAE), yang mengajukan rancangan tersebut, mengatakan bahwa mereka berupaya menyelesaikan resolusi tersebut segera karena meningkatnya jumlah korban tewas selama perang yang telah berlangsung selama 63 hari.
Perlu diketahui, jumlah korban tewas di Gaza, Palestina terus melonjak.
Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) mencatat sekitar dari 17.490 orang meninggal dunia dengan sebagian besar korban tercatat di kalangan perempuan dan anak-anak.
Nyaris 50 ribu orang luka-luka dan 1,65 juta warga sipil mengungsi.