Darjana mengatakan Provinsi Bengkulu masuk menjadi Provinsi yang mengimplementasikan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segemen Pemerintah.
''Untuk di Sumatera Bengkulu terbesar bersama dengan Provinsi Sumatera Utara,'' jelasnya.
KKI segmen Pemerintah artinya kurang lebih skema pembayaran domestik berbasis fasilitas kredit untuk memfasilitasi transaksi pemerintah Pusat dan daerah dalam bentuk kartu kredit pemerintah yang diproses secara domestik.
Local Currency Transation adalah transaksi ekspor - impor antara kedua negara Indonesia dan negara sahabat seperti Malaysia, singapura, Thailand atau dengan negara tetangga.
Dalam pembayarannya keduanya menggunakan mata uang masing-masing dan bukan memakai Dollar Amerika.
BACA JUGA:
- Gubernur Bantu Gerobak, Pedagang Sayur Keliling, Pemprov Bengkulu Dukung Perkembangan Olahraga
- Jalur Penerbangan dari Bengkulu ke Arab Saudi Segera Dibuka
Strategi ini diambil, untuk mengurangi pemakaian Dollar terutama Dollar Amerika, yang dirasakan semakin mahal.
Lewat perjanjian menggunakan mata uang masing-masing, maka akan menaikkan nilai kedua mata uang antar negara.
''Misalnya kita impor dari malaysia, maka kita bayar pakai rupiah, dan saat kita ekspor ke Malaysia, kita menerima ringgit mereka, ' jelasnya.
Info ekonomi terbaru adalah seputar Giro Wajib Minimum (GWM) berupa deposito Perbankan ke BI yang ditetapkan sebesar 10 persen.
Besaran 10 persen itu diambil dari Dana Pihak Ketiga (DPK) bank bersangkutan, kemudian 4 persennya bisa diambil sebagai insentif.
Bank bisa kembali memakai 4 persen dana insentif untuk diberikan kepada usaha kecil menengah mikro (UMKM) yang punya daya ungkit tinggi dalam sektor pertumbuhan ekonomi.
''Nanti rencananya 1 Oktober mendatang, aturan baru ini akan diiberlakukan," kata Darjana. (**)