Nadiem Makarim Buka Suara Soal Dugaan Korupsi Chromebook Rp9 T: Kemi Bertindak untuk Selamatkan Pendidikan

JAKARTA, RADARPENA.CO.ID – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, akhirnya angkat bicara terkait polemik pengadaan laptop Chromebook yang terindikasi adanya penyimpangan hingga mencapai nilai Rp9 triliun. 

Program yang dimulai pada 2020 tersebut kini tengah dalam sorotan publik dan menjadi objek penyelidikan Kejaksaan Agung.

Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Selatan, Selasa (10/6), Nadiem menjelaskan latar belakang kebijakan yang kala itu diambil di tengah krisis pandemi Covid-19.

Menurutnya, pandemi tidak hanya membawa dampak kesehatan, tetapi juga menciptakan "krisis pendidikan" yang mengancam masa depan jutaan pelajar Indonesia.

BACA JUGA:Catat Tanggalnya! Pemerintah Siapkan 20 Kg Beras untuk Bantuan Pangan, Anggaran Hampir Rp5 T

“Kemendikbudristek harus melakukan mitigasi dengan secepat dan seefektif mungkin, agar bahaya learning loss atau hilangnya pembelajaran bisa kita tekan,” ujar Nadiem.

1,1 Juta Laptop Demi Menjaga Akses Pendidikan

Dalam upaya menjaga kesinambungan pembelajaran jarak jauh, Kemendikbudristek melakukan pengadaan besar-besaran perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Program tersebut mencakup pengadaan 1,1 juta unit laptop, modem 3G, dan proyektor untuk lebih dari 77 ribu sekolah di seluruh Indonesia, dilaksanakan selama empat tahun.

“Perangkat TIK ini tidak hanya untuk pembelajaran jarak jauh, tetapi juga untuk peningkatan kompetensi guru dan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK),” jelasnya.

Nadiem menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang diambil selama masa jabatannya dirumuskan berdasarkan azas transparansi, keadilan, dan itikad baik.

BACA JUGA:Timnas Indonesia Siap Tampil Maksimal di Osaka Jelang Lawan Jepang, Patrick Kluivert Isyaratkan Ini

“Saya percaya bahwa proses hukum yang adil akan dapat memilah antara kebijakan mana yang dijalankan dengan itikad baik, dan mana yang berpotensi menyimpang dalam pelaksanaannya,” tegasnya.

Meski namanya turut terseret dalam isu pengadaan ini, Nadiem menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama secara penuh dengan aparat penegak hukum.

Ia menyambut baik proses hukum yang tengah berjalan, dan menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan sebagai pilar demokrasi.

Sumber: