JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - PDI Perjuangan dengan tegas menolak usulan Presiden Prabowo Subianto dimana kepala daerah (Gubernur, Wali Kota dan Bupati) dipilih oleh DPRD dan tak lagi melalui Pilkada.
Kabid Diklat PDI Perjuangan Jakarta, Gilbert Simanjuntak usulan kepala daerah dipilih DPRD sama saja menjadikan pemerintahan Prabowo Subianto seperti Orde Baru.
"Nafas pemerintahan sekarang lebih mirip Orde Baru, semangat perbaikan yg dibawa Reformasi menjadi menyusut," tegas Gilbert saat dikonfirmasi radarpena.co.id grup Disway.id pada Senin, 23 Desember 2024.
Gilbert menambahkan, dahulu pada era Orde Baru, kepala daerah malah ditunjuk Presiden dan pernah juga dipilih oleh DPRD.
Ternyata kata Gilbert, masalah yang timbul adalah anggota DPRD malah tidak memperhatikan aspirasi masyarakat.
BACA JUGA:
"Akhirnya pilkada langsung terjadi," tambahnya.
Lalu dengan dalih biaya mahal, menjadi alasan pemerintahan Prabowo mengusulkan kembali Pilkada dipilih lewat DPRD.
"Anehnya ide ini, termasuk ide perubahan UU Polisi dengan wewenang diperluas, UU TNI untuk masuk lebih jauh ke wilayah sipil terjadi menjelang Jokowi turun dan dipertegas Prabowo," lanjut Gilbert.
Sebaiknya tambah Gilbert, Prabowo segera bekerja nyata. Karena hingga saat ini ujar Gilbert, lebih banyak omon-omon tanpa karya nyata.
"Karya nyata yang terlihat baru pembredelan karya lukis Yos," pungkasnya.
BACA JUGA:
Adapun, wacana kepala daerah dipilih lewat DPRD merupakan keinginan Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam acara HUT ke-60 Golkar di Sentul, Bogor pada Kamis, 12 Desember 2024.
Prabowo menganggap pilkada lewat DPRD bisa menghemat anggaran negara dan uang itu bisa digunakan untuk program lain yang lebih penting bagi masyarakat.