JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Pemerintahan Prabowo-Gibran dikabarkan akan kembali menerapkan Ujian Nasional (UN) tingkat SD, SMP hingga SMA.
Meski Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan bahwa pihaknya enggan terburu-buru dalam mengambil keputusan sehingga hingga saat ini masih melakukan kajian mendalam, isu ini justru kian santer dibicarakan.
Lantas, perlukah UN kembali dilaksanakan pada akhir masa pembelajaran SD, SMP, dan SMA?
Koordinator Nasional (Kornas) Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyebut bahwa dikembalikannya UN berarti suatu kemunduran di dunia pendidikan.
"Kalau kembali ke UN seperti dulu ya kemunduran. UN itu buat apa? Ini yang belum jelas. Jadi kalau sama persis seperti dulu ya kemunduran," ungkap Ubaid ketika dihubungi radarpena.co.id grup disway.id, 30 Oktober 2024.
BACA JUGA:
Jika untuk mengetahui perkembangan siswa, menurutnya, ujian perlu dilakukan setiap hari.
"Ujian itu harusnya tiap hari, bukan malah UN yang 6 tahun sekali," cetusnya.
Teekait ujian, ia menegaskan tidak harus berupa mengerjakan soal berlembar-lembar, melainkan dengan cara yang lebih menyenangkan.
"Ujian itu jangan dibayangkan jawab soal berlembar-lembar. Bisa dilakukan dengan sangat menyenngkan, bisa sambil nyanyi, menari, bermain," tuturnya.
Selama ini, Ubaid menilai bahwa masyarakat terlalu terjebak pada budaya buruk ujian tersebut.
BACA JUGA:
Akibatnya, muncul praktik manipulasi dan katrol nilai.
"Kita ini terjebak pada budaya buruk ujian yang biasa dengan menjawab soal berlembar-lembar. Lalu hasilnya adalah manipulasi dan katrol nilai. Lalu belajarnya kebut semalam. Sudah tidak relevan yang begini," tandasnya.
Tak hanya itu, nilai UN yang digunakan untuk seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga dapat melahirkan diskriminasi baru.