JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memastikan akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus bagi pelajar yang ketahuan merokok.
Diungkapkan Heru, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menyiapkan anggaran 18,2 Triliun untuk program safety net (bantuan sosial).
Adapun dua diantara bantuan tersebut adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Mahasiswa Unggul (KJMU).
Hal tersebut disampaikannya ketika acara penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba untuk para pelajar se-Jakarta di Gedung PKK, Jakarta Selatan, pada Senin, 5 Agustus 2024.
"Kami laporkan ke bu Tito bahwa kami, DKI Jakarta memiliki anggaran kurang lebih Rp18,2 triliun itu untuk menjaga, membina, sosial Savety net. Itu dikucurkan salah satunya adalah Kartu Jakarta Pintar. Begitu juga diberikan kepada kartu mahasiswa unggul, ada 19.000 sekian Kartu Jakarta mahasiswa unggul," ujar Heru.
BACA JUGA:
Heru Budi menegaskan, jika ada para pelajar yang menggunakan anggaran KJP ataupun KJMU untuk membeli ataupun kedapatan merokok maka pihaknya tak segan-segan mencabut dana bantuan pendidikan itu.
Bukan hanya sekadar rokok konvensional, tetapi juga termasuk rokok elektrik. Seperti vape, pods dan lainnya.
Tak berhenti disitu, orang nomor satu di Jakarta saat ini menambahkan, untuk pelajar yang terlibat dalam kasus tawuran, pihaknya juga akan memutus KJP si penerima.
BACA JUGA:
Sebab, lanjut Heru, KJP sudah dijalankan oleh Pemprov DKI untuk meringankan beban orang tua dalam bidang pendidikan. Entah untuk membeli seragam sekolah, maupun membayar iuran bulanan pendidikan.
"Kami memproses itu di 2015 dijalankan kalau gak salah 2015 pertengahan, sampai hari ini. Esensinya adalah bagi siswa yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi. Maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan. Anggarannya yang dibutuhkan 2 triliun untuk Kartu Jakarta Pintar," tuturnya.
Mantan walikota Jakarta Utara itu mengungkapkan, bahwa pihaknya akan menambah anggaran KJP plus untuk pelajar di Jakarta. Dana tersebut masuk di anggaran tahun 2025 sebesar Rp 200 Miliar.
"Jadi kami tidak ingin anggaran APBD, anggaran negara, itu diberikan yang tidak tepat sasaran, termasuk bagi adik-adik yang mendapatkan, saya temukan tawuran dan merokok, saya cabut Kartu Jakarta Pintar. Karena apa esensinya adalah kita tidak mampu sekolah tapi kok beli rokok satu hari bisa Rp50.000, 10 hari sudah Rp250.000 ya," imbuhnya.
BACA JUGA: