JAKARTA, RADARPENA.CO.ID - Diketahui, Open Debate DK PBB ini merupakan yang ketiga dalam 3 bulan terakhir.
Indonesia hadir dalam ketiga sidang PBB tersebut sebagai wujud konsistensi Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina.
Namun, saat open debat berlangsung terlihat dari beberapa perwakilan di berbagai negara Arab termasuk Indonesia meninggalkan pertemuan tingkat menteri Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai Palestina, Selasa malam waktu AS. Ini terjadi saat Duta Besar Israel Gilad Erdan memulai pidatonya.
Beberapa rekaman video menunjukkan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, meninggalkan ruang sidang, sebagaimana yang terdokumentasi dalam catatan resmi dari Kementerian Luar Negeri. Kejadian ini juga dikonfirmasi oleh Juru Bicara Kemlu, Lalu Iqbal.
“Menlu Retno dan ketua delegasi sejumlah negara lainnya keluar ruangan saat watap Israel menyampaikan pernyataannya,” ujar Lalu.
BACA JUGA:
- Perpanjangan Jalur Kereta Cepat Whoosh Tahap Pertama Telah Sampai Yogyakarta
- Seorang WNI di Jepang Meninggal Terinfeksi Covid-19, Sempat Ditahan Kasus Imigrasi
Dalam pertemuan itu, Retno memang menentang keras pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menolak pembentukan negara Palestina.
“Pernyataan ini sangat berbahaya dan tidak dapat diterima karena mengkonfirmasikan tujuan Israel sesungguhnya, yaitu menghilangkan Palestina dari peta dunia,” ujar Retno.
Ia juga mengajukan tiga tuntutan kepada DK PBB atas aksi militer Israel yang terus meluas ke luar Gaza. Ketiga tuntunan tersebut adalah segera menyepakati resolusi gencatan senjata yang permanen, menerima Palestina sebagai anggota penuh PBB, dan menghentikan laju pasokan senjata ke Israel.
“Dalam pernyataan, saya tegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas aksinya, termasuk kekejaman yang mereka lakukan di Gaza. Saya tegaskan juga bahwa tidak ada negara yang kebal hukum,” tegas Menlu Retno.
Berdasarkan video yang beredar di media sosial, Menlu Retno dan sejumlah diplomat lainnya berjalan bersama menuju pintu keluar ruangan ketika Dubes Israel Gilad Erdan menyampaikan pendapatnya di DK PBB.
Isi Pidato
Erdan pada saat itu menyatakan bahwa "upaya internasional untuk mengatasi masalah yang serius dengan Israel dianggap kurang memadai." Ia kembali menggambarkan Israel sebagai pihak yang menjadi korban, meskipun jumlah korban warga sipil mencapai lebih dari 25.700.
Dilansir dari Al Mayadeen, Jumat, 26 Januari 2024, Erdan juga menentang ide gencatan senjata, dengan keyakinannya bahwa Hamas akan tetap berkuasa. "Ini bukanlah perang yang dipilih Israel.