JAKARTA,RADARPENA.CO.ID - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo - Gibran, Grace Nathalie, menyebutkan bahwa pihak pertama yang mengusulkan Debat Cawapres Ditiadakan di Pilpres 2024 adalah tim paslon nomor urut 1, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar.
Wakil Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu pun membantah anggapan bahwa Apabila debat Cawapres ditiadakan, akan menguntungkan pihak Gibran Rakabuming Raka.
Grace menyebut anggapan tersebut sebagai framing yang "ngawur".
"Yang pertama kali meminta untuk ditiadakan justru dari Pasangan Calon Nomor urut 1 dan minutes of meetingnya ada di grup karena kami rajin untuk mencatat." kata Grace saat mendampingi Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, bertemu Komunitas Warga Tionghoa dan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kediri Jawa timur pada Minggu 3 Desember 2023.
Grace Nathalie pun mempersilahkan publik dan media untuk meminta KPU membuka sisi rapat yang digelar pada 29 November 2023 lalu.
Grace mengaku prihatin dengan anggapan bahwa peniadaan debat cawapres menguntungkan Gibran.
BACA JUGA:Amankan Kampanye Pemilu 2024, Polres Tulang Bawang Lampung Turunkan Puluhan Personel
BACA JUGA:Agar Lancar, Penyelenggara Pemilu Harus Kerja Profesional
"Saat ini masih dalam masa diskusi dan diputuskan debat cawapres tetap ada, tetapi dengan narasi atau framing yang minta itu menguntungkan kepentingan Mas Gibran, itu sma sekali misleading dan sangat ngawur karena yang meminta untuk ditiadakan adalah paslon nomor 1. Silahkan dicek di KPU, ada minutes of meetingnya," ujar Grace.
KPU sendiri memastikan bahwa debat cawapres akan dilaksanakan dua kali jelang Pilpres 2024.
Debat Cawapres akan hadir dengan format baru, yakni masing - masing paslon Capres - Cawapres tetap hadir di panggung dalam setiap sesi debat.
BACA JUGA:Jadwal dan Tahapan Pemilu di Dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022, Cek Jadwal Lengkap Pemilu Indonesia 2024
Anggota KPU RI, Idham Holik menyebut bahwa debat capres akan berlangsung sebanyak tiga kali. Sementara debat Cawapres akan berlangsung sebanyak dua kali.
Hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 50 Ayat 1.