Hadapi Pemilu KPK Gandeng Pemprov Bengkulu Kampanyekan, ''Hajar Serangan Fajar

Jumat 01-09-2023,20:38 WIB
Reporter : Iksan Agus A.
Editor : Reza Fahlevi

Pemprov Bengkulu Kampanyekan, ''Hajar Serangan Fajar" - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meminta peran aktif masyarakat dalam membangun Provinsi Bengkulu.

Peran aktif itu diharapkan bisa dilaksanakan dengan harapan Supaya Bengkulu bebas dari tindak korupsi. 

Pasalnya peran aktif masyarakat sangat penting dalam upaya memberantas korupsi yang bisa merugikan negara itu. 

Jelang  pelaksanaan Pemilu 2024, Pemprov Bengkulu bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengimbau masyarakat untuk melaksanakan "Hajar Serangan Fajar".

Ini merupakan seruan kepada seluruh masyarakat untuk menolak, menghindari, dan membentengi diri dari godaan politik uang dalam kontestasi Pemilu. 

Gubernur Rohidin Mersyah mengatakan, untuk mengubah prilaku politik uang atau serangan fajar pada kontestasi Pemilu 2024.

BACA JUGA:

Hal pertama ditunjukkan oleh peserta pemilu, yaitu para calon kandidat ataupun partai politik yang harus menanamkan integritas. 

Kemudian dari peserta pemilu yang berkomitmen untuk menolak politik uang dan dari sisi penyelenggara pemilu yang juga meningkatkan integritas dan memperketat pengawasan pemilu. 

"Saya mengimbau kepada semua pihak, mari bekerja sama untuk menolak politik uang atau serangan fajar, ''pintanya.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menghadiri  Bimbingan Teknis Pembinaan Peran Serta Masyarakat.

Temanya adalah  ''Peran Serta Masyarakat Dalam Membangun Provinsi Bengkulu Bebas Dari Korupsi".

Acara itu sendiri di gelar di Ballroom salah satu hotel kawasan Padang Jati Kota Bengkulu, Jum'at(1/9).

BACA JUGA:

Rencana berikutnya supaya masyarakat paham apa yang dimaksud dengan bebas korupsi akan digelar senam Hajar Serangan Fajar yang oleh ibu-ibu

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menyatakan kampanye ‘Hajar Serangan Fajar’

Merupakan pengejawantahan atau perwujudan dari hasil kajian yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK0 mengenai potensi korupsi pada gelaran Pemilu. 

Hasil kajian tahun 2018 mengungkap fakta  95 persen,menjatuhkan pilihannya karena melihat dari uangnya

Kemudian 72, persen dari Media Sosial, dan 69,6 persen dari popularitas atau tingkat ketenaran dari si calon

.Oleh karena itu, untuk membuat iklim Pemilu yang jujur, bersih, dan adil.Sejak tahun 2022 KPK telah memulai program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) terpadu.

Sasarannya adalah kepada 26 Parpol nasional dan lokal Aceh yang menjadi konsestan atau peserta pemilu 

PCB bertujuan untuk memberikan pembekalan agar Parpol mengikuti kontestasi dengan beradu ide serta gagasan, bukan beradu isi amplop.

Kita sadar demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Karena itu, suara rakyat adalah Suara Tuhan.

''Saya mengajak jangan pernah memperjualbelikan suara rakyat pada Pemilu 2024,” ungkap Wawan. (**/rls)

Kategori :